Adab Menasihati dan Mengoreksi Penguasa: Kritik Kebijakannya, Jaga Kehormatannya

 

Adab Menasihati dan Mengoreksi Penguasa: Kritik Kebijakannya, Jaga Kehormatannya

https://teguhakhirblora.blogspot.com/2026/06/adab-menasihati-dan-mengoreksi-penguasa.html?m=1

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan umaro’ atau pemerintah adalah pilar penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Namun, sebagai manusia biasa, para pemimpin tentu tidak luput dari kekhilafan dan kebijakan yang belum sempurna. Di sinilah peran masyarakat diuji: apakah kita akan menjadi pengontrol yang bijak, atau justru menjadi perusak tatanan sosial melalui lisan kita?

Kritik terhadap jalannya pemerintahan adalah hal yang sah, bahkan sangat diperlukan dalam ruang demokrasi. Kritik yang sehat adalah tanda bahwa masyarakat peduli dan menginginkan perbaikan. Meski demikian, ada batas yang sangat tegas antara memberikan kritik dengan melakukan penghinaan.

Pemimpin Adalah Cerminan Rakyat

Sebelum kita terburu-buru melayangkan cacian kepada para pemimpin, Islam mengajarkan sebuah kaidah sosiologis yang sangat mendalam: kondisi suatu pemerintahan merupakan cerminan langsung dari kualitas masyarakatnya.

Para ulama fukaha sering mengutip sebuah kaidah yang berbunyi:

كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ

“Sebagaimana keadaan kalian, maka demikianlah kalian akan dipimpin.” (Atsar riwayat Al-Baihaqi)

Jika mayoritas masyarakat suatu bangsa berbenah diri, menjaga moral, jujur, dan taat kepada aturan Allah, maka dengan rahmat-Nya, Allah akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, dan amanah untuk mereka. Sebaliknya, jika masyarakatnya gemar melakukan maksiat, saling mencaci, tidak jujur, dan dipenuhi kebencian, maka jangan heran jika Allah menguji bangsa tersebut dengan pemimpin yang keras dan tidak berpihak pada rakyat. Perbaikan sebuah bangsa tidak bisa instan dari atas ke bawah, melainkan harus dimulai dari perbaikan kualitas diri masing-masing individu rakyatnya.

Belajar dari Kelembutan Nabi Musa Menasihati Firaun

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyuarakan kebenaran. Bahkan kepada penguasa paling zalim dalam sejarah kemanusiaan sekalipun—yaitu Firaun yang mengaku dirinya tuhan—Allah tetap memerintahkan hamba-Nya untuk berbicara dengan santun.

Perintah ini diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 43–44, ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun:

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰىۚ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

“Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.” (QS. Thaha: 43-44)

Para ulama tafsir menjelaskan, jika Nabi Musa yang paling mulia diperintahkan untuk berlemah lembut kepada Firaun yang paling kufur, maka sudah sepatutnya kita menasihati pemimpin Muslim saat ini—yang tentu tidak seburuk Firaun—dengan adab dan kesantunan yang jauh lebih baik.

Landasan Syariat Islam dalam Menasihati Pemimpin

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga menuntun umatnya agar tidak mengumbar aib pemimpin atau mencaci makinya di ruang publik. Dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ يَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ

“Barang siapa ingin menasihati penguasa dalam suatu urusan, maka janganlah ia menampakkannya di depan umum. Tetapi hendaklah ia mengambil tangannya lalu menyendiri dengannya. Jika penguasa itu menerima, maka itulah yang diharapkan; jika tidak, maka ia telah menunaikan kewajibannya.” (HR. Ahmad)

Keselarasan dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

Etika Islam dalam mengoreksi pemerintah ini berjalan beriringan dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah dasar negara, Pancasila:

• Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Menasihati dengan cara yang santun merupakan perwujudan dari manusia yang "beradab". Mengkritik kebijakan harus fokus pada substansi masalah, bukan dengan merendahkan harkat, martabat, atau melakukan pembunuhan karakter (character assassination) terhadap personal pemimpin.

• Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila ini menekankan pentingnya ruang dialog melalui musyawarah. Kritik di dalam koridor Pancasila dipandu oleh "hikmat kebijaksanaan", artinya dilakukan dengan kepala dingin, berbasis data autentik, dan bertujuan untuk mencari solusi bersama demi kepentingan bangsa, bukan memicu polarisasi atau kegaduhan sosial.

• Sila ke-3: Persatuan Indonesia
Cara penyampaian kritik yang merusak, penuh makian, dan menghasut berpotensi memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik yang konstruktif dan beretika akan menjaga stabilitas nasional, memperkuat persatuan, serta mengarahkan negara menuju perbaikan tanpa harus mengorbankan kedamaian antarmasyarakat.

Kesimpulan

Sebagai benang merah dari seluruh pembahasan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat tegas:

Menasihati dan mengkritik umaro’ (penguasa) adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam dan dijamin oleh hukum negara. Menolak kemungkaran serta meluruskan kebijakan yang keliru adalah bagian dari dakwah dan kepedulian sosial.

Akan tetapi, syariat Islam dan nilai luhur Pancasila memberikan batasan yang sangat jelas mengenai manhaj (metode) pelaksanaannya. Hendaknya dalam menasihati pemimpin, kita senantiasa:

• Mengutamakan Adab dan Kelembutan: Menyampaikan kritik dengan tutur kata yang santun, menjauhi makian, cacian, serta tidak menyebarkan fitnah yang merendahkan harga diri personal.

• Fokus pada Solusi: Mengedepankan argumentasi berbasis data yang valid dan konstruktif untuk membangun perbaikan bangsa, bukan sekadar memicu kegaduhan.

• Memulai dari Pembenahan Diri: Menyadari bahwa perbaikan pemimpin bermula dari perbaikan moral rakyatnya sendiri.

Perubahan ke arah yang lebih baik tidak akan pernah lahir dari lisan yang kotor dan niat yang merusak. Mari kita suarakan kebenaran dengan kepala dingin dan hati yang bersih, demi maslahat bersama dan terjaganya persatuan Indonesia.