Evaluasi Prosedur Hukum dan Dampak Psikososial Penindakan Kasus Pondok Pesantren Hamalatul Quran Sukoharjo
https://teguhakhirblora.blogspot.com/2026/11/evaluasi-prosedur-hukum-dan-dampak.html
Insiden penggeledahan dan pengamanan asrama putri di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, memicu perdebatan mendalam mengenai batasan wewenang aparat dalam hukum acara pidana Indonesia. Peristiwa ini menjadi studi kasus penting dalam melihat benturan antara efektivitas penegakan hukum pidana dan kewajiban pelindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak di bawah umur.
Dalam perspektif Islam, penegakan keadilan hukum tidak boleh dilepaskan dari koridor moralitas untuk bersikap adil dan menjauhi kezaliman, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah (dan) menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil itu) lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
Ayat ini menegaskan bahwa dalam mengejar atau menindak suatu perkara, kebencian terhadap pelaku kejahatan sekalipun tidak boleh menjadi pembenaran untuk bertindak melampaui batas atau berlaku zalim kepada pihak-pihak yang tidak bersalah. Prinsip ini diperkuat oleh sabda Rasulullah dalam sebuah Hadits Shahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai bahaya mutlak dari perbuatan zalim:
“Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Ketika sebuah operasi penegakan hukum abai terhadap prinsip keadilan universal ini, ia tidak hanya mencederai hukum negara, tetapi juga melanggar syariat yang menjunjung tinggi kehormatan manusia. Berdasarkan landasan moral dan teologis tersebut, analis hukum, lembaga negara, dan institusi internal kepolisian menyoroti aspek-aspek utama guna menguji validitas peristiwa tersebut:
1. Demarkasi Status Hukum: Kewajiban Saksi vs Tindakan Paksa
Fakta hukum menunjukkan bahwa 12 santriwati dan 4 ustadzah yang dibawa dari asrama bukanlah pelaku, tersangka, maupun terdakwa dalam tindak pidana perusakan yang sedang disidik. Status hukum mereka murni merupakan saksi yang keterangannya dibutuhkan untuk melacak keberadaan seorang buron (DPO) berinisial IS.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kedudukan hukum saksi sangat berbeda dengan tersangka. Saksi tidak boleh ditempatkan sebagai objek penangkapan. Pengembalian seluruh santriwati kepada pihak keluarga setelah pemeriksaan mengonfirmasi tidak adanya keterlibatan materiil pihak pesantren dalam perkara pokok, sekaligus mempertegas bahwa penindakan di lapangan murni berupa upaya pengumpulan keterangan.
2. Validitas Prosedural Upaya Paksa dan Batasan Kedaruratan
Meskipun penyidik mengantongi izin pengadilan untuk melakukan penggeledahan lokasi dalam rangka memburu DPO, metodologi pelaksanaan di lapangan dinilai melanggar prinsip proportionality dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian:
• Batasan Aspek Kedaruratan (Urgency): Dari kacamata hukum acara, kepolisian kerap menggunakan dalih pengecualian pasal kedaruratan KUHAP untuk melegitimasi tindakan malam hari demi mencegah hilangnya barang bukti atau kaburnya DPO. Namun, asas hukum universal mendikte bahwa kedaruratan harus dibuktikan secara objektif, bukan asumtif. Mengingat perkara pokok (perusakan warung di Parangjoro) telah berlalu satu bulan (12 September 2026), alasan kedaruratan untuk mendobrak asrama pada pukul 03.20 WIB dini hari kehilangan relevansi logisnya dan tidak dapat dibenarkan.
• Penggunaan Kekuatan Berlebihan (Excessive Force): Pengerahan pasukan bersenjata laras panjang dan instruksi paksa terhadap anak-anak di bawah umur yang tidak bersenjata serta tidak melakukan perlawanan, dinilai tidak selaras dengan Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Polri. Dalih penegakan hukum tidak boleh menjelma menjadi tindakan obstruction of justice gaya baru yang mengintimidasi warga sipil tak bersalah.
3. Pelanggaran Norma Gender, Hak Anak, dan Kemerdekaan Beragama
Tindakan membawa para santriwati dan ustadzah sebelum mereka sempat bersiap dan mengenakan jilbab secara layak merupakan bentuk pengabaian terhadap hak atas privasi, norma kesusilaan, dan kemerdekaan beragama para muslimah. Di bawah payung Undang-Undang Perlindungan Anak, negara menjamin hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan psikis.
Dalam penindakan di area domestik perempuan, aparat terikat kewajiban hukum untuk memberikan ruang dan waktu transisi yang cukup bagi penghuni untuk mempersiapkan diri secara patut. Kegagalan melirik aspek ini—termasuk keharusan memprioritaskan peran Polisi Wanita (Polwan)—secara langsung telah melanggar prinsip perlindungan gender dan memicu risiko trauma psikologis jangka panjang pada anak.
4. Komparasi Kasus dan Ketimpangan Penindakan (Bahan Renungan)
Sebagai refleksi mendalam bagi keadilan hukum di Indonesia, metode represif bersenjata dini hari dalam kasus ini memperlihatkan anomali dan ketimpangan perlakuan kedisiplinan aparat. Sejarah mencatat, perkara-perkara dengan skala dampak yang jauh lebih masif—seperti koruptor kelas kakap, pelaku pencabulan massal, hingga korporasi di balik kebakaran hutan—sering kali ditangani dengan prosedur yang sangat berhati-hati, penuh tenggat waktu, dan persuasif.
Bahkan, jika merujuk pada memori kolektif penanganan kasus terorisme tingkat tinggi pada awal era 2000-an (seperti perburuan Dr. Azhari di wilayah Kediri dan sekitarnya), sejarah membuktikan bahwa sejumlah pondok pesantren yang diduga menjadi area singgah tetap digeledah secara wajar dan beradab. Ketika target buron tidak ditemukan, aparat pada masa itu hanya melakukan pemeriksaan dokumen di tempat, meminta fotokopi identitas (KTP) pengurus, tanpa melakukan intimidasi fisik, tidak memaksa tiarap anak-anak, dan tidak membawa warga sipil tanpa status tersangka ke kantor polisi. Komparasi ini menunjukkan bahwa penindakan di Ponpes Hamalatul Quran bukan lagi sekadar penegakan hukum, melainkan sebuah tindakan yang melompat jauh di luar nalar keadilan penanganan saksi.
5. Respons Institusional dan Mekanisme Akuntabilitas Internal
Ketidaksesuaian operasional di lapangan ini mendorong respons cepat dari berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, KPAI, Kompolnas, hingga Komisi III DPR RI. Sebagai wujud akuntabilitas, Mabes Polri melalui Kadiv Humas telah menyampaikan permohonan maaf terbuka dan empati mendalam atas dampak psikologis yang dialami para korban.
Investigasi penegakan kode etik yang dipimpin oleh Divisi Propam Polri menjadi instrumen penting untuk menguji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Apabila terbukti terjadi pelanggaran baku, personel yang bertugas terancam sanksi disiplin, sanksi etik profesi berupa demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), serta potensi delik pidana umum terkait pelanggaran hak anak.
6. Landasan Administrasi Institusi: Isu Perizinan vs Hak Perlindungan Hukum
Dalam dinamika kasus ini, muncul pembahasan mengenai status perizinan resmi operasional pondok pesantren dari Kementerian Agama. Namun, secara kaidah hukum dan keadilan universal, status administratif perizinan sebuah institusi pendidikan sama sekali tidak menggugurkan hak konstitusional para penghuninya untuk dilindungi dari kesewenang-wenangan.
Sebagaimana penanganan terhadap ratusan pondok pesantren lain di Indonesia yang masih dalam proses pemenuhan atau belum memiliki izin resmi, penataan dan penegakan hukum tata negara wajib ditempuh melalui prosedur administratif yang persuasif dan beradab. Ketiadaan izin resmi tidak boleh dijadikan pembenaran hukum pidana untuk melakukan penindakan represif bersenjata di malam hari, karena status perizinan adalah ranah hukum administrasi negara, bukan delik kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan nasional.
Kesimpulan dan Penutup
Kasus Pondok Pesantren Hamalatul Quran memberikan penegasan ilmiah bahwa tujuan penegakan hukum tidak dapat membenarkan segala cara (the end does not justify the means). Agar penegakan hukum tetap memiliki legitimasi moral, agama, dan legal, setiap tindakan penindakan di lapangan wajib bersandar pada asas hukum yang humanis, menghormati hak asasi manusia, serta patuh pada koridor hukum acara dan prosedur penataan institusi yang berlaku di Indonesia.
Sebagai pengunci akhir, segala bentuk ketiadaan izin administratif maupun dugaan keterkaitan dengan suatu perkara hukum, wajib diselesaikan melalui koridor prosedur kedinasan yang sah dan bertahap. Penegakan aturan pada pondok pesantren yang belum berizin resmi harus diberlakukan setara dengan institusi lainnya di Indonesia: melalui pembinaan, teguran tertulis, dan dialog persuasif, bukan dengan sergapan kekuatan bersenjata tanpa prosedur. Menegakkan hukum tata negara dengan cara melanggar hukum acara hanya akan melahirkan kezaliman baru yang meruntuhkan marwah keadilan itu sendiri.
⚖️ STATUS HUKUM JELAS
• Bukan Pelaku & Bukan Tersangka: 12 Santriwati dan 4 Ustadzah murni berstatus saksi.
• Tidak Terlibat: Pemeriksaan resmi menegaskan pihak pesantren bersih dari perkara pokok.
🔴 PELANGGARAN PROSEDUR NYATA
• Abai Kedaruratan: Penggerebekan jam 03.20 WIB dini hari untuk kasus yang sudah berlalu satu bulan kehilangan relevansi logis.
• Kekuatan Berlebihan (Excessive Force): Todongan senjata laras panjang pada anak-anak tidak bersenjata melanggar Perkap No. 1 Tahun 2009.
🕌 PELANGGARAN NORMA DAN HAK ANAK
• Merendahkan Martabat: Membawa santriwati sebelum sempat menutup aurat/memakai hijab secara layak melanggar kebebasan beragama.
• Trauma Psikis: Mengabaikan UU Perlindungan Anak dengan tidak mengedepankan Polwan di area domestik perempuan.
📖 RENUNGAN & KETIMPANGAN KASUS
• Kasus kakap seperti korupsi dan kejahatan hutan ditangani penuh kehati-hatian.
• Sejarah perburuan teroris Dr. Azhari tahun 2000-an membuktikan, penggeledahan pesantren dilakukan wajar tanpa intimidasi fisik pada anak-anak.
🔒 STATUS IZIN BUKAN ALASAN KEZALIMAN
• Masalah administrasi/perizinan pesantren adalah ranah Hukum Administrasi Negara.
• Ketiadaan izin resmi tidak melegalkan tindakan represif bersenjata. Penataan wajib lewat jalur pembinaan dan dialog persuasif.
“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(lihat QS. Al-Ma'idah: 8)
Penyusun: Hazim Al-Jawiy
Dalam perspektif Islam, penegakan keadilan hukum tidak boleh dilepaskan dari koridor moralitas untuk bersikap adil dan menjauhi kezaliman, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah (dan) menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil itu) lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
Ayat ini menegaskan bahwa dalam mengejar atau menindak suatu perkara, kebencian terhadap pelaku kejahatan sekalipun tidak boleh menjadi pembenaran untuk bertindak melampaui batas atau berlaku zalim kepada pihak-pihak yang tidak bersalah. Prinsip ini diperkuat oleh sabda Rasulullah dalam sebuah Hadits Shahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai bahaya mutlak dari perbuatan zalim:
اتَّقُوا الظُّلْمَ, فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Ketika sebuah operasi penegakan hukum abai terhadap prinsip keadilan universal ini, ia tidak hanya mencederai hukum negara, tetapi juga melanggar syariat yang menjunjung tinggi kehormatan manusia. Berdasarkan landasan moral dan teologis tersebut, analis hukum, lembaga negara, dan institusi internal kepolisian menyoroti aspek-aspek utama guna menguji validitas peristiwa tersebut:
1. Demarkasi Status Hukum: Kewajiban Saksi vs Tindakan Paksa
Fakta hukum menunjukkan bahwa 12 santriwati dan 4 ustadzah yang dibawa dari asrama bukanlah pelaku, tersangka, maupun terdakwa dalam tindak pidana perusakan yang sedang disidik. Status hukum mereka murni merupakan saksi yang keterangannya dibutuhkan untuk melacak keberadaan seorang buron (DPO) berinisial IS.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kedudukan hukum saksi sangat berbeda dengan tersangka. Saksi tidak boleh ditempatkan sebagai objek penangkapan. Pengembalian seluruh santriwati kepada pihak keluarga setelah pemeriksaan mengonfirmasi tidak adanya keterlibatan materiil pihak pesantren dalam perkara pokok, sekaligus mempertegas bahwa penindakan di lapangan murni berupa upaya pengumpulan keterangan.
2. Validitas Prosedural Upaya Paksa dan Batasan Kedaruratan
Meskipun penyidik mengantongi izin pengadilan untuk melakukan penggeledahan lokasi dalam rangka memburu DPO, metodologi pelaksanaan di lapangan dinilai melanggar prinsip proportionality dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian:
• Batasan Aspek Kedaruratan (Urgency): Dari kacamata hukum acara, kepolisian kerap menggunakan dalih pengecualian pasal kedaruratan KUHAP untuk melegitimasi tindakan malam hari demi mencegah hilangnya barang bukti atau kaburnya DPO. Namun, asas hukum universal mendikte bahwa kedaruratan harus dibuktikan secara objektif, bukan asumtif. Mengingat perkara pokok (perusakan warung di Parangjoro) telah berlalu satu bulan (12 September 2026), alasan kedaruratan untuk mendobrak asrama pada pukul 03.20 WIB dini hari kehilangan relevansi logisnya dan tidak dapat dibenarkan.
• Penggunaan Kekuatan Berlebihan (Excessive Force): Pengerahan pasukan bersenjata laras panjang dan instruksi paksa terhadap anak-anak di bawah umur yang tidak bersenjata serta tidak melakukan perlawanan, dinilai tidak selaras dengan Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Polri. Dalih penegakan hukum tidak boleh menjelma menjadi tindakan obstruction of justice gaya baru yang mengintimidasi warga sipil tak bersalah.
3. Pelanggaran Norma Gender, Hak Anak, dan Kemerdekaan Beragama
Tindakan membawa para santriwati dan ustadzah sebelum mereka sempat bersiap dan mengenakan jilbab secara layak merupakan bentuk pengabaian terhadap hak atas privasi, norma kesusilaan, dan kemerdekaan beragama para muslimah. Di bawah payung Undang-Undang Perlindungan Anak, negara menjamin hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan psikis.
Dalam penindakan di area domestik perempuan, aparat terikat kewajiban hukum untuk memberikan ruang dan waktu transisi yang cukup bagi penghuni untuk mempersiapkan diri secara patut. Kegagalan melirik aspek ini—termasuk keharusan memprioritaskan peran Polisi Wanita (Polwan)—secara langsung telah melanggar prinsip perlindungan gender dan memicu risiko trauma psikologis jangka panjang pada anak.
4. Komparasi Kasus dan Ketimpangan Penindakan (Bahan Renungan)
Sebagai refleksi mendalam bagi keadilan hukum di Indonesia, metode represif bersenjata dini hari dalam kasus ini memperlihatkan anomali dan ketimpangan perlakuan kedisiplinan aparat. Sejarah mencatat, perkara-perkara dengan skala dampak yang jauh lebih masif—seperti koruptor kelas kakap, pelaku pencabulan massal, hingga korporasi di balik kebakaran hutan—sering kali ditangani dengan prosedur yang sangat berhati-hati, penuh tenggat waktu, dan persuasif.
Bahkan, jika merujuk pada memori kolektif penanganan kasus terorisme tingkat tinggi pada awal era 2000-an (seperti perburuan Dr. Azhari di wilayah Kediri dan sekitarnya), sejarah membuktikan bahwa sejumlah pondok pesantren yang diduga menjadi area singgah tetap digeledah secara wajar dan beradab. Ketika target buron tidak ditemukan, aparat pada masa itu hanya melakukan pemeriksaan dokumen di tempat, meminta fotokopi identitas (KTP) pengurus, tanpa melakukan intimidasi fisik, tidak memaksa tiarap anak-anak, dan tidak membawa warga sipil tanpa status tersangka ke kantor polisi. Komparasi ini menunjukkan bahwa penindakan di Ponpes Hamalatul Quran bukan lagi sekadar penegakan hukum, melainkan sebuah tindakan yang melompat jauh di luar nalar keadilan penanganan saksi.
5. Respons Institusional dan Mekanisme Akuntabilitas Internal
Ketidaksesuaian operasional di lapangan ini mendorong respons cepat dari berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, KPAI, Kompolnas, hingga Komisi III DPR RI. Sebagai wujud akuntabilitas, Mabes Polri melalui Kadiv Humas telah menyampaikan permohonan maaf terbuka dan empati mendalam atas dampak psikologis yang dialami para korban.
Investigasi penegakan kode etik yang dipimpin oleh Divisi Propam Polri menjadi instrumen penting untuk menguji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Apabila terbukti terjadi pelanggaran baku, personel yang bertugas terancam sanksi disiplin, sanksi etik profesi berupa demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), serta potensi delik pidana umum terkait pelanggaran hak anak.
6. Landasan Administrasi Institusi: Isu Perizinan vs Hak Perlindungan Hukum
Dalam dinamika kasus ini, muncul pembahasan mengenai status perizinan resmi operasional pondok pesantren dari Kementerian Agama. Namun, secara kaidah hukum dan keadilan universal, status administratif perizinan sebuah institusi pendidikan sama sekali tidak menggugurkan hak konstitusional para penghuninya untuk dilindungi dari kesewenang-wenangan.
Sebagaimana penanganan terhadap ratusan pondok pesantren lain di Indonesia yang masih dalam proses pemenuhan atau belum memiliki izin resmi, penataan dan penegakan hukum tata negara wajib ditempuh melalui prosedur administratif yang persuasif dan beradab. Ketiadaan izin resmi tidak boleh dijadikan pembenaran hukum pidana untuk melakukan penindakan represif bersenjata di malam hari, karena status perizinan adalah ranah hukum administrasi negara, bukan delik kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan nasional.
Kesimpulan dan Penutup
Kasus Pondok Pesantren Hamalatul Quran memberikan penegasan ilmiah bahwa tujuan penegakan hukum tidak dapat membenarkan segala cara (the end does not justify the means). Agar penegakan hukum tetap memiliki legitimasi moral, agama, dan legal, setiap tindakan penindakan di lapangan wajib bersandar pada asas hukum yang humanis, menghormati hak asasi manusia, serta patuh pada koridor hukum acara dan prosedur penataan institusi yang berlaku di Indonesia.
Sebagai pengunci akhir, segala bentuk ketiadaan izin administratif maupun dugaan keterkaitan dengan suatu perkara hukum, wajib diselesaikan melalui koridor prosedur kedinasan yang sah dan bertahap. Penegakan aturan pada pondok pesantren yang belum berizin resmi harus diberlakukan setara dengan institusi lainnya di Indonesia: melalui pembinaan, teguran tertulis, dan dialog persuasif, bukan dengan sergapan kekuatan bersenjata tanpa prosedur. Menegakkan hukum tata negara dengan cara melanggar hukum acara hanya akan melahirkan kezaliman baru yang meruntuhkan marwah keadilan itu sendiri.
==========================
بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
PENEGAKAN HUKUM HARUS ADIL DAN BERADAB
Belajar dari Kasus Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran Sukoharjo
⚖️ STATUS HUKUM JELAS
• Bukan Pelaku & Bukan Tersangka: 12 Santriwati dan 4 Ustadzah murni berstatus saksi.
• Tidak Terlibat: Pemeriksaan resmi menegaskan pihak pesantren bersih dari perkara pokok.
🔴 PELANGGARAN PROSEDUR NYATA
• Abai Kedaruratan: Penggerebekan jam 03.20 WIB dini hari untuk kasus yang sudah berlalu satu bulan kehilangan relevansi logis.
• Kekuatan Berlebihan (Excessive Force): Todongan senjata laras panjang pada anak-anak tidak bersenjata melanggar Perkap No. 1 Tahun 2009.
🕌 PELANGGARAN NORMA DAN HAK ANAK
• Merendahkan Martabat: Membawa santriwati sebelum sempat menutup aurat/memakai hijab secara layak melanggar kebebasan beragama.
• Trauma Psikis: Mengabaikan UU Perlindungan Anak dengan tidak mengedepankan Polwan di area domestik perempuan.
📖 RENUNGAN & KETIMPANGAN KASUS
• Kasus kakap seperti korupsi dan kejahatan hutan ditangani penuh kehati-hatian.
• Sejarah perburuan teroris Dr. Azhari tahun 2000-an membuktikan, penggeledahan pesantren dilakukan wajar tanpa intimidasi fisik pada anak-anak.
🔒 STATUS IZIN BUKAN ALASAN KEZALIMAN
• Masalah administrasi/perizinan pesantren adalah ranah Hukum Administrasi Negara.
• Ketiadaan izin resmi tidak melegalkan tindakan represif bersenjata. Penataan wajib lewat jalur pembinaan dan dialog persuasif.
“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(lihat QS. Al-Ma'idah: 8)
Penyusun: Hazim Al-Jawiy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar