Fiqh Siyasah Ahlus-Sunnah: Telaah Kritis atas Dinamika Khilafah dan Monarki dalam Pandangan Salafush-Sholih
https://teguhakhirblora.blogspot.com/2026/08/fiqh-siyasah-ahlus-sunnah-telaah-kritis.html?m=1
Pendahuluan
Wacana mengenai bentuk pemerintahan ideal dalam Islam selalu menjadi magnet diskusi yang hangat di era modern. Sebagian kelompok muslim menganggap bahwa mendirikan entitas politik formal berbentuk Khilafah adalah kewajiban mutlak (fardhu 'ain) yang menentukan sah atau tidaknya keislaman sebuah masyarakat. Sebaliknya, mayoritas ulama institusional melihat struktur negara sebagai wilayah ijtihad politik yang fleksibel.
Untuk mendudukkan perkara ini pada porsi yang ilmiah, umat Islam perlu menengok kembali warisan pemikiran Fiqh Siyasah (fiqih politik) yang dianut oleh Salafush-Sholih—para sahabat Nabi, tabi'in, tabi' ut-tabi'in, serta para imam madzhab. Artikel ini akan menelaah secara kritis bagaimana generasi terbaik umat ini menyikapi transisi bentuk negara dari masa Khilafah ideal menuju sistem Monarki (kerajaan), serta apa yang sebenarnya menjadi esensi kepemimpinan dalam pandangan mereka.
Esensi Kepemimpinan: Menjaga Agama dan Mengatur Dunia
Dalam tradisi Fiqh Siyasah Ahlus-Sunnah, keberadaan sebuah pemerintahan atau kepemimpinan (Imamah) hukumnya adalah wajib berdasarkan kesepakatan ulama (ijma'). Kewajiban ini lahir dari kebutuhan logis dan syar'i untuk mencegah kekacauan (anarki). Penguasa, dalam bentuk apa pun, memikul dua tanggung jawab utama yang dirumuskan secara brilian oleh Imam Al-Mawardi: Hirasatuddin (menjaga tegaknya agama) dan Siyasatuddunya (mengatur urusan duniawi rakyat).
Namun, para ulama Salaf tidak pernah meletakkan formalitas struktur atau nama sebuah negara sebagai rukun agama (usuluddin). Bagi mereka, politik adalah wilayah wasilah (sarana), bukan ghayah (tujuan akhir). Selama sarana tersebut mampu mewujudkan keadilan, menjamin keamanan umat untuk beribadah, dan menegakkan sendi-sendi syariat, maka entitas politik tersebut dinilai sah dan wajib ditaati.
Telaah Dalil Nubuwwah: Transisi Khilafah Menuju Monarki
Dinamika perubahan bentuk negara dalam Islam sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan sejarah yang tanpa arah. Rasulullah ﷺ jauh-jauh hari telah memberikan nubuwat (kabar kenabian) bahwa sistem tata negara Islam akan mengalami metamorfosis.
Dalil pertama yang menjadi sandaran utama para ulama Salaf adalah hadis dari Safinah radhiyallahu 'anhu, di mana Rasulullah ﷺ bersabda:
خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ
“Kekhilafahan kenabian (khilafah nubuwwah) itu selama tiga puluh tahun, kemudian setelah itu Allah memberikan kerajaan (kekuasaan) kepada siapa yang Dia kehendaki.” (HR. Abu Dawud No. 4646, disahihkan oleh para ulama).
Jika dihitung secara matematis, masa 30 tahun tersebut tepat habis pada momen ketika Al-Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhuma menyerahkan kepemimpinan kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu 'anhu pada tahun 'Amul Jama'ah (41 H). Segala bentuk pemerintahan Islam setelah itu (seperti Dinasti Umayyah dan Abbasiyah) berubah menjadi sistem dinasti dan kerajaan (monarki).
Nubuwat ini diperkuat oleh hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu 'anhu mengenai periodisasi umat Islam, di mana Nabi ﷺ bersabda:
تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ... ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ... ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا... ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً
“Akan ada masa kenabian di tengah-tengah kalian selama Allah kehendaki... kemudian akan ada masa Khilafah berdasarkan manhaj kenabian... kemudian akan ada masa Kerajaan yang Menggigit (Mulkan 'Aadhdhon)... kemudian akan ada masa Kerajaan yang Diktator (Mulkan Jabriyyah)...” (HR. Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani).
Kata "menggigit" ('aadhdhon) di sini dimaknai oleh ulama Salaf sebagai gambaran para penguasa yang memegang erat-erat kekuasaan di dalam garis keturunan mereka (sistem monarki absolut/turun-temurun).
Sikap Realistis Salafush-Sholih dan Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i
Meskipun sistem monarki di masa-masa dinasti setelah sahabat tidak lagi seideal masa Khulafaur Rasyidin, para ulama Salaf menunjukkan sikap teologis yang sangat matang dan realistis. Mereka tidak mengafirkan para raja, tidak mendelegitimasi negara, dan dengan tegas melarang pemberontakan bersenjata (khuruj).
Prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Ahlus-Sunnah adalah: Kemudaratan dipimpin oleh penguasa yang zalim atau sistem yang tidak ideal jauh lebih kecil ketimbang kemudaratan yang lahir akibat perang saudara, pertumpahan darah, dan hilangnya stabilitas keamanan.
Secara khusus, Imam Asy-Syafi'i memberikan batasan yang sangat jelas mengenai keabsahan seorang penguasa demi menghindari kekosongan kepemimpinan (vacuum of power). Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi, Imam Asy-Syafi'i menegaskan:
كُلُّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الْخِلَافَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى سُمِّيَ خَلِيفَةً وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَهُوَ خَلِيفَةٌ
“Setiap orang yang memenangkan kekuasaan (Khilafah) dengan pedang (kekuatan militer/kudeta) hingga dia disebut sebagai khalifah dan manusia bersatu di bawah kepemimpinannya, maka dia adalah khalifah (yang sah).”
Analisis terhadap fatwa Imam Asy-Syafi'i ini menunjukkan bahwa tolok ukur utama legitimasi politik dalam pandangan Salaf bukanlah kesempurnaan proses administrasi pemilihan, melainkan kemampuan de facto sang penguasa untuk mengendalikan stabilitas keamanan dan menyatukan umat. Siapa pun penguasa muslim yang berhasil memegang kendali kekuasaan—baik melalui bai'at, penunjukan, warisan kerajaan, bahkan lewat perebutan kekuasaan (taghallub)—maka dia adalah pemimpin yang sah yang haram diperangi selama dia masih menegakkan shalat dan tidak memerintahkan kemaksiatan yang nyata.
Fleksibilitas Pemimpin: Dalil "Pemimpin dari Budak"
Sifat inklusif dan non-formalitas tata negara Islam kian benderang jika kita menelaah instruksi Rasulullah ﷺ mengenai kriteria pemimpin. Secara teoretis-historis dalam kitab-kitab fiqih klasik, seorang budak tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala negara tertinggi. Namun, Nabi ﷺ memberikan pengecualian praktis demi menjaga ketertiban umum.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:
اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ
“Dengarkanlah dan taatilah, sekalipun yang diangkat sebagai pemimpin kalian adalah seorang budak Habsyi (Etiopia) yang kepalanya seolah-olah buah kismis.” (HR. Al-Bukhari No. 7142).
Dalam riwayat Ummu Hushain radhiyallahu 'anha, Nabi ﷺ menambahkan batasan esensialnya:
إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا
“...Apabila kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya (budak) dari golongan Habasy yang cacat hitam, yang memimpin kalian dengan Kitabullah (Al-Qur'an), maka dengarkanlah dan taatlah kepadanya.” (HR. Muslim No. 1838).
Hadis ini secara telak meruntuhkan argumen kelompok yang kaku pada formalitas khilafah. Jika seorang budak Habsyi—yang secara stratifikasi sosial waktu itu berada di lapis bawah dan secara fisik digambarkan tidak ideal—wajib ditaati saat memegang kekuasaan, maka esensi kepemimpinan Islam terletak pada kemampuan manajerial sang penguasa untuk menjaga tegaknya syariat dan ketertiban masyarakat, bukan pada kemurnian gelar struktural kepemimpinannya.
Kesimpulan
Melalui lensa Fiqh Siyasah Ahlus-Sunnah, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam tidak mewajibkan satu bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu secara kaku, baik itu harus bernama Khilafah, Monarki, maupun Republik. Sistem pemerintahan adalah produk ijtihad insani yang berkembang dinamis mengikuti tuntutan ruang dan waktu.
Generasi Salafush-Sholih mengajarkan kepada kita untuk selalu mendahulukan substansi (maslahat, keadilan, kemandirian hukum Islam, dan proteksi terhadap urusan agama) di atas formalitas label dan slogan politik.
